[PRESS RELEASE : Latihan Perairan Terbuka (Sertifikasi) HIMDIVE]

myhome_3

Assalamualaikum Wr. Wb
Selamat malam warga Himafarin!

HIMAFARIN DIVE (HIMDIVE) merupakan salah satu kegiatan mahasiswa dibawah naungan Departemen Pengembangan Profesi Himafarin yang bertujuan untuk menambah kemampuan penunjang di bidang perikanan tangkap serta meningkatkan kompetensi mahasiswa PSP yang berstandar Internasional. Pada kegiatan ini HIMAFARIN berkerjasama dengan Laboratorium Keselamatan Kerja dan Observasi Bawah Air (KKO), departemen PSP, FPIK-IPB.

597220

Rangkaian pelatihan dijenjang A1 ini terbagi dalam beberapa rangkaian, yaitu Pengantar Akademik Penyelaman (PAP), Latihan Keterampilan Kolam (LKK)dan latihan Perairan Terbuka (LPT) untuk nantinya memperoleh sertifikasi.

Program PAP dilakukan di Laboratorium KKO, PSP FPIK IPB untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar pengetahuan yang berkaitan dengan penyelaman secara umum yang dibutuhkan sesuai jenjang pemula. Di akhir pelajaran PAP, peserta wajib mengikuti evaluasi tertulis PAP dan keterampilan pokok yang akan diuji oleh instruktur dengan nilai minimal lulus (passing score) 75%.

Kemudian LKK dilakukan di kolam renang Tirta Ayu Cinangneng selama sekali dalam seminggu dalam waktu 2 bulan. Di sini peserta diajarkan untuk adaptasi awal dengan alat-alat selam yang akan digunakan serta dasar-dasar keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan penyelaman secara aman. Dan terakhir adalah program LPT yang dilakukan di perairan terbuka (Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu), dimana peserta dibimbing untuk menerapkan keterampilan yang telah didapatkan di LKK serta mempraktekkannya dalam latihan penyelaman pada kondisi nyata.

Latihan Perairan Terbuka HIMDIVE telah dilaksanakan pada tanggal 14 – 15 April 2018 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara oleh Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (HIMAFARIN). Kegiatan ini diikuti oleh 13 orang yang terdiri dari 7 orang peserta, 2 orang panitia, 3 orang Mentor, dan 1 orang Instruktur selam.

Kegiatan pada hari pertama dilakukan pengenalan dan adaptasi terhadap lingkungan perairan dengan melakukan snorkeling. Kemudian dilanjutkan kegiatan dive sebanyak 3 kali, dengan mengulang materi LKK yaitu Mask Clearing, Regulator Finding dan Buddy Breathing (simulasi kehabisan udara). Malam harinya dilakukan evaluasi penyelaman dan pengisian buku catatan penyelam (diver log book). Kegiatan pada hari pertama dipimpin oleh teknisi Laboratorium KKO Hamba Ainul Mubarok dan Dr. Ir. Budhi Hascaryo Iskandar, M. Si selaku Instruktur selam. Pada hari ke-dua dilanjutkan dengan melakukan dive 4 yaitu pelaksanaan ujian sertifikasi A1 yang dipimpin langsung oleh Dr. Ir. Budhi Hascaryo Iskandar, M. Si selaku instruktur selam HIMDIVE. Kemudian pada dive 5, berupa fun dive di perairan sekitar APL Pulau Panggang yang diikuti oleh semua peserta.

Terimakasih.
———————————-
Departemen Pengembangan Profesi
Instagram : @himafarinipb
twitter: @himafarin_ipb
facebook: Himafarin IPB
id Line: @mhz7261u
http://himafarin.lk.ipb.ac.id

#KABINETKOMPASMARITIM

597222597221597219597218

Share/Bookmark
Categories: Berita Kampus dan Akademik | Leave a comment

[PENGUMUMAN STAFF FESTANAS 2018]

1524038990224

Assalamu’alaikum wr.wb
Selamat sore warga Himafarin!⚓
Terimakasih kepada seluruh pendaftar, yang telah mendaftarkan diri sebagai staff festanas 2018.

Setelah melalui proses pendaftaran dan wawancara, berikut nama-nama yang terpilih sebagai staff Festanas 2018. Selamat mengemban amanah baru sebagai staff festanas 2018☺ “Karena saya percaya, sekecil apapun tanggung jawab itu tidak pantas diremehkan apalagi diabaikan ” -Rohmtikal maskur

Tunaikanlah amanahmu kepada orang-orang yang mempercayakan kepadamu, karena amanah tak akan salah memilih pundaknya.

Terimakasih. ———————————-
Departemen Pengembangan Profesi
Instagram : @himafarinipb
twitter: @himafarin_ipb
facebook: Himafarin IPB
id Line: @mhz7261u
http://himafarin.lk.ipb.ac.id

#KABINETKOMPASMARITIM
#FESTANAS2018

Categories: Berita Kampus dan Akademik | Leave a comment

[PRESS RELEASE : Turun Lapang Sekolah Bina Desa]

myhome_0

Assalamualaikum Wr. Wb

Selamat siang Warga Himafarin!
Minggu, 15 April 2018 – Telah dilaksanakan turun lapang Sekolah Bina Desa di Desa Petir, Dramaga. Sekolah Bina Desa merupakan kegiatan dari Organisasi Mahasiswa BEM KM IPB dan beberapa anggota Himafarin dari Departemen Pengembangan Masyarakat berkesempatan menjadi peserta.
Sekolah Bina Desa merupakan kegiatan pembelajaran yang fokus pada cara pengembangan masyarakat. Mahasiswa melakukan wawancara mengenai potensi apa yang terdapat di Desa Petir, tingkat kesejahteraan warga, dan kendala yg dihadapi oleh warga di Desa Petir. “Pelajarilah semua hal yang Anda bisa, kapan pun, dan dari siapa pun. Pasti akan tiba waktunya Anda memetik buah dari apa yang Anda kerjakan” – Sarah Caldwell
Terimakasih.

———————————-
Departemen Pengembangan Masyarakat
Instagram : @himafarinipb
twitter: @himafarin_ipb
facebook: Himafarin IPB
id Line: @mhz7261u
http://himafarin.lk.ipb.ac.id

#KABINETKOMPASMARITIM

myhome

myhome_1 myhome_3 myhome_4

myhome_2

 

Categories: Seputar HIMAFARIN | Leave a comment

FISHERMAN NEWS : 2 Kapal Ikan Asing Filipina di Tangkap di Perairan Sulawesi

593946

[FISHERMAN NEWS : 2 Kapal Ikan Asing Filipina di Tangkap di Perairan Sulawesi]

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Perikanan Tangkap!

Sudahkah membaca berita perikanan terbaru?

Sabtu lalu (7/4) Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu Macan Tutul 001 milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap 2 kapal ikan asing (KIA) ilegal berbendera Filipina. Kapal tersebut ditangkap saat kedapatan melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Laut Sulawesi.

Tak hanya menangkap KIA ilegal, dalam operasinya, KP Hiu Macan Tutul 001 juga berhasil menertibkan 9 rumpon ilegal yang diduga juga dimiliki oleh pemilik yang sama dengan kapal yang ditangkap.

Baca berita selengkapnya di website berikut :

http://news.kkp.go.id/index.php/kp-hiu-macan-tutul-001-tangkap-2-kia-ilegal-filipina-di-perairan-sulawesi/

kkp.go.id/artikel/3172-kp-hiu-macan-tutul-001-tangkap-2-kia-ilegal-filipina-di-perairan-sulawesi

“Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan” – Najwa Shihab

Hidup mahasiswa!
Hidup Perikanan Tangkap Indonesia!

Narahubung :
0812-4876-3947 (Ismu Zamzami)

Terimakasih.
———————————-
Departemen Pengembangan Profesi
Instagram : @himafarinipb
twitter: @himafarin_ipb
facebook: Himafarin IPB
id Line: @mhz7261u
http://himafarin.lk.ipb.ac.id

#KABINETKOMPASMARITIM

Categories: Fisherman News | Leave a comment

FISHERS EDUCATION : DOKUMEN WAJIB NELAYAN

siup 1

[TAUKAH KAMU?]

Assalamualaikum Wr Wb.
Selamat malam warga Himafarin!

Taukah kamu tentang dokumen yang wajib dibawa saat melaut? Yap lebih tepatnya peraturan ini ada di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86.

Dokumen perizinan untuk melaut terkadang menjadi masalah untuk nelayan. Padahal seperti yang tercantum dalam pasal 86 Permen KP diatas, hanya tiga dokumen saja yang wajib ada di atas kapal saat melaut. Apa saja? Yuk simak!
siup 2
1. SIPI/SIKPI Asli
Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI merupakan dokumen perizinan untuk melakukan penangkapan ikan. Sedangkan SIKPI merupakan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang merupakan dokumen perizinan untuk melakukan pengangkutan ikan ke pelabuhan pangkalan. Kedua dokumen tersebut wajib dimiliki kapal perikanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan berlaku selama setahun.
siup 3
2. Surat Laik Operasi (SLO) Asli
SLO merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Surat ini diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP di pelabuhan pangkalan, pelabuhan singgah, pelabuhan muat atau pelabuhan bongkar sesuai dengan SIPI atau SIKPI. SLO berlaku untuk satu kali trip operasional kegiatan perikanan.
siup 4
3. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli
SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan.SPB berlaku untuk satu kali trip operasional kegiatan perikanan.

Sudah bertambahkah pengetahuan kalian mengenai perikanan tangkap? Yuk nanyikan informasi selanjutnya dari Himafarin!

“Semakin banyak kamu membaca, semakin banyak hal yang akan kamu ketahui. Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak tempat yang akan kamu kunjungi.” – Dr. Seuss

Terimakasih.
———————————-
Departemen Pengembangan Profesi
Instagram : @himafarinipb
twitter: @himafarin_ipb
facebook: Himafarin IPB
id Line: @mhz7261u
http://himafarin.lk.ipb.ac.id

#KABINETKOMPASMARITIM

Categories: Fisherman Edu | Leave a comment

FISHERS EDUCATION : JALUR – JALUR PERIKANAN

565378

[TAUKAH KAMU TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN?]

Assalamualaikum Wr Wb.
Selamat pagi warga Himafarin!

Taukah kamu kalau ada peraturan mengenai Jalur penangkapan Ikan di Indonesia ⚓? Yap lebih tepatnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan tersebut membagi jalur penangkapan ikan menjadi 3 yaitu:

1. Jalur penangkapan Ikan I terdiri dari jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah, dan jalur penangkapan ikan IB meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.

565374
2. Jalur penangkapan ikan II, meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.565375
3. Jalur Penangkapan Ikan III, meliputi Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) dan perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II.565376

Sumber : jdih.kkp.go id

Nantikan informasi mengenai perikanan selanjutnya dari Himafarin! Yuk saatnya untuk membaca lebih banyak mengenai perikanan.

“Semakin banyak kamu membaca, semakin banyak hal yang akan kamu ketahui. Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak tempat yang akan kamu kunjungi.” – Dr. Seuss

Terimakasih.
———————————-
Departemen Pengembangan Profesi
Instagram : @himafarinipb
twitter: @himafarin_ipb
facebook: Himafarin IPB
id Line: @mhz7261u
http://himafarin.lk.ipb.ac.id

#KABINETKOMPASMARITIM

Categories: Fisherman Edu | Leave a comment

FISHERMAN NEWS: Temui Nelayan, Menteri Susi Tegaskan Cabut Larangan Cantrang

myhome

Assalamualaikum Wr Wb.
.
Salam Perikanan Tangkap! (17/01/18) Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menemui nelayan yang melakukan demonstrasi di kawasan Monas. Susi langsung menemui nelayan untuk menyatakan pencabutan terkait larangan alat tangkap cantrang, trawl, dan alat tangkap lainnya yang dilarang dalam Permen KP nomor 71 tahun 2016.

Diwakili Hadi Santoso, perwakilan nelayan, Susi menyampaikan kesepakatan terkait cantrang yang sebelumnya dilarang.
Selain pencabutan larangan cantrang, Susi juga meminta agar nelayan tak menambah kapal milik mereka. Hanya kapal cantrang yang sudah terdaftarlah yang boleh melaut menggunakan cantrang.
Kesepakatan tersebut yakni, kapal nelayan yang belum diukur ulang harus dikur kembali agar tak ada mark down, tak ada penambahan apalagi nelayan juga dipersilahkan mendaftarkan diri untuk penggantian alat tangkap.
.
“Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan.” –Najwa Shihab. .
.
Sumber: https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180117172638-20-269671/temui-nelayan-menteri-susi-tegaskan-cabut-larangan-cantrang

Hidup Mahasiswa!
Hidup Perikanan Tangkap Indonesia!

Narahubung:
081248763947 (Ismu Zamzami)

Terima kasih.
————–
Departemen Pengembangan Profesi
Instagram: @himafarinipb
Twitter: @himafarin_ipb
Facebook: Himafarin IPB
Id Line: @mhz726lu
http://himafarin.lk.ipb.ac.id

#KABINETKOMPASMARITIM

Categories: Fisherman News | Leave a comment

PRESTASI MAHASISWA PSP

LUKM

Assalamualaikum Wr Wb.

Selamat siang dan selamat mengukir prestasi!
Himafarin mengucapkan selamat kepada wisudawan tahap IV atas nama Lukman Hakim (PSP 50) sebagai Lulusan Terbaik FPIK 2018.

Semoga ilmu yang di dapat bermanfaat bagi orang banyak dan dapat membawamu ke masa depan yang lebih baik. “Perubahan Tidak Akan Pernah Terjadi Jika Kita Terus Menunggu Waktu Atau orang Yang Tepat. Kita Adalah Perubahan Itu Sendiri.”
– Barack Obama

Terimakasih. ———————————-
Departemen Publikasi dan Informasi
Instagram : @himafarinipb
twitter: @himafarin_ipb
facebook: Himafarin IPB
id Line: @mhz7261u
http://himafarin.lk.ipb.ac.id

#KABINETKOMPASMARITIM

Categories: Berita Kampus dan Akademik | Leave a comment

KAJIAN STRATEGIS : Kebijakan Pelarangan Cantrang

529472

Akhmad Solihin:

Kebijakan Pelarangan Cantrang Tanpa Alasan Kuat dan Program yang Jelas? Habislah Sudah.

Dosen Hukum Laut, Departemen PSP, FPIK IPB

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa pertanggal 1 Januari 2018, penggunaan alat tangkap cantrang resmi dilarang.

  • Bagaimana pendapat Bapak terhadap kebijakan pelarangan cantrang yang resmi diterapkan tanggal 1 Januari 2018 tersebut?

Saya tidak berkompeten menjawab bahwa cantrang itu ramah lingkungan atau tidak, karena itu adalah ranah dari dosen-dosen dan ahli di bidang penangkapan. Saya melihat seperti ini,  pertama apakah pemerintah sudah menyiapkan strategi yang baik untuk masalah ini? Contohnya verifikasi untuk kepemilikan arat, namun untuk cantrang skala besar belum ada. Lantas, jika dilarang adakah solusi mengenai, apakah mereka memiliki solusi mengenai pengalihan kapal, pemberian alat tangkap yang sesuai sasaran, sesuai lokasi OPI? Karena program pertama pengalihan API gagal, karena tidak sesuai kondisi lapang. Lalu yang terpenting apakah nelayan memiliki solusi untuk nelayan yang hanya bisa mengoperasikan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik? Apakah ada pembinaan? Jika tidak, akan menyebabkan kegagalan total. Kita harus melihat kesana. Lalu, yang terpenting adalah kepemilikan kapal cantrang ini besar biayanya dan mereka masih terikat pinjaman sampai 5 – 10 milyar ke perbankan, apakah pemerintah punya catatan untuk menyelesaikannya? Jika tidak, mereka akan terjerat hutang piutang. Dan merugikan hajat hidup nelayan cantrang. Kesimpulannya, apakah pemerintah memiliki solusi yang cerdas karena tidak sedikit multiplayer effect yang ditimbulkan dari kebijakan pelarangan cantrang? Ini akan menjadi bahan politik di PILPRES 2019. Isu yang menarik. Politik boleh saja dan wajar jika, nelayan menarik perhatian ke parpol. Menurut saya sah-sah saja, daripada mereka anarkis. Jika KKP, menganggap ini politisasi ya tidak masalah, yang masalah jika KKP tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai “what’s next?” apa program lainnya? Kalau mereka tidak mampu menjawab, itu akan menjadi bahan serangan dari parpol lain. Jika mereka memiliki program yang jelas dan kuat, apapun bisa dijalani. Jika tidak? Maka habislah sudah.

  • Apa keuntungan dan kerugian diterapkan kebijakan tersebut?

Keuntungannya adalah untuk membuat dan mengolah perikanan yang berkelanjutan memang dibutuhkan tangan besi seperti Ibu Susi. Ibu Susi kan orangnya saklek, harus begini dan begitu. Mungkin memang bagus, karena tidak plin plan. Namun kelemahannya, apakah proses penetapakan kebijakan yang dilakukan sudah melalui kajian-kajian yang begitu komprehensif, sehingga solusinya harus komprehensif. Contohnya kebijakan ini dari tahun 2015, jadi kesannya seperti uji coba. Kebijakan itu tidak boleh diuji coba, tapi harus dicoba sebelum resmi diterapkan sebagai kebijakan. Sehingga, pemerintah punya solusi dimana kekurangannya. Jadi masalahnya jadi seperti cuci gudang, masalahnya apa diselesaikan namun menimbulkan masalah baru. Seharusnya itu terjadi. Zaman orde baru saja, kebijakan diterapkan secara bertahap. Lalu sekarang dilarang total, pertanyaannya apakah betul kebijakan ini bisa menjadi langkah yang tepat?

  • Siapa yang terkena dampak akan kebijakan tersebut?

Selain nelayan cantrang, banyak sekali yang akan terkena impact dari kebijakan tersebut. Menurut penelitian, kita bisa menggunakan teori multiplayer effect, ada yang berdampak untuk masyarakat luas dan masyarakat sekitar. Contohnya pengolah ikan, surimi misalnya. Lalu, BBM. Yang paling terasa imbasnya mungkin pengolah ikan, karena perikanan tangkap merupakan sektor hulu. Jika hulunya terganggu, maka pengolah ikan, dan lain-lain terganggu. Ibu-ibu pengolah ikan pernah bilang ke saya, “Pak, jika cantrang dilarang, kami tidak tahu kerja apa.” Apakah KKP berpikir kesitu? Ini besar dampaknya. Pedagang pemasar, penyedia bahan produksi (seperti BBM,air tawar, dan lain-lain) akan terkena dampaknya juga.

  • Bagaimana rekomendasi dan solusi terbaik untuk mengatasi kerugian dari kebijakan tersebut?

Solusi dari saya, seharusnya pemerintah mencoba untuk menahan diri untuk mengeluarkan kebijakan ini dengan cara mencari kajian akademisi yang betul sehingga mereka berpikir bahwa memang layak untuk menerapkan itu. Jadi tidak ada istilah ketika ada masalah baru diobati. Bukan seperti itu. Bagaimana dengan stok ikan yang tidak ditangkap? Bagaimanapunan  perikanan berkelanjutan bukan hanya mengenai sumberdayanya tapi juga mengenai nelayannya. Ikannya lestari, nelayan sejahtera, sosialnya tetap terpenuhi. Saran saya, lakukan kajian yang tepat dimana letak masalahnya, sasarannya tepat,  dan obatnya tepat. Bukan sakit mata tapi malah kaki yang diobatin. Hanya sepintas tapi intinya tidak diselesaikan. Menurut saya pemerintah belum melaksanakan itu. Hanya mengobati, belum mencegah.

  • Closing statement terkait kebijakan tersebut?

Pertama, coba berpikir ulang tentang penerapan kebijakan ini. Jika pelarangan tidak ada pemerataan, tapi pengelolaan ada pemerataan dan batasan.  Kedua, coba libatkan semua pihak terkait untuk ngomong dulu, jangan sampai yang terkait tidak setuju. Memang tidak memuaskan semua pihak, tapi coba untuk meminimalkan konflik.

Jurnalis                  : Nabila Dinantiar A

Videografer           : A. Choerul Anam

Terima kasih.
Departemen Pengembangan Keprofesian
Instagram : @himafarinipb
twitter: @himafarin_ipb
facebook: Himafarin IPB
id Line: @mhz7261u

#KABINETKOMPASMARITIM

#KAJIANSTRATEGIS

Categories: Kajian Strategis | Leave a comment

RUBRIK MAHASISWA : Cantrang Resmi Dilarang

521092

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa pertanggal 1 Januari 2018, penggunaan alat tangkap cantrang resmi dilarang.  Meski menuai pro dan kontra, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti ngotot memberlakukan PERMEN KP RI No. 2/MEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di WPP Indonesia.

            Pelarangan cantrang yang dilakukan oleh pemerintah diperbolehkan, tetapi harus diingat bahwa pelarangan ini tidak boleh merugikan berbagai pihak yang bersangkutan. Pelarangan harus melihat berbagai aspek yang melingkupinya, baik aspek ekonomi, aspek sosial,aspek budaya, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar tak ada pihak yang dirugikan atau setidaknya mampu meminimalisir kerugian yang akan disebabkan. Kita semua setuju, bahwa peraturan perlu ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan instansi terkait  di negara ini. Tapi apakah benar bahwa kebijakan itu mampu memuaskan semua pihak? Tidak hanya menguntungkan satu pihak saja?

            Mengenai pelarangan cantrang yang akan dipastikan berlaku pertanggal 1 Januari 2018, apakah pemerintah sudah memiliki solusi terbaik, khususnya untuk nelayan cantrang sendiri? Apakah solusi tersebut bisa diterima oleh berbagai pihak yang terikat di dalamnya?

            Menurut saya, jika pemerintah memang sudah menyiapkan solusi terbaik dan saling menguntungkan antar pihak, silahkan saja diterapkan kebijakan tersebut. Dan yang harus selalu pemerintah perhatikan bahwa kebijakan ini bukan hanya menimbulkan efek sehari dua hari, maka solusinya bukan sehari dan dua hari pula, tapi untuk seterusnya untuk keberlanjutan kedepannya. Jika pemerintah melarang tapi tidak ada solusi yang baik saya tidak setuju, karena menurut saya nelayan dan keluarganya butuh makan bukan untuk satu dua hari saja, tetapi seterusnya selama mereka masih hidup.

            Pemerintah harus mengingat bahwa setiap amanah, tugas dan tujuan dengan adanya pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Jika dengan adanya keputusan tersebut masyarakat masih merasa dirugikan, berarti amanah, tugas dan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarat otomatis gagal. Tapi, jika keputusan tersebut memberikan solusi yang baik dan saling mensejahterakan satu sama lain, kita harus mendukungnya.

Jurnalis:Nabila D A

 

Terima kasih.
Departemen Pengembangan Keprofesian
Instagram : @himafarinipb
twitter: @himafarin_ipb
facebook: Himafarin IPB
id Line: @mhz7261u

#KABINETKOMPASMARITIM

#FISHERSNEWS

Categories: Rubrik Mahasiswa | Leave a comment