browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

12 Pulau Terluar Diberi Tanda NKRI

Posted by on 5 July 2010

12 Pulau Terluar Diberi Tanda NKRI


PULAU BERHALA (SI) Sedikitnya 12 pulau terluar dipasangi prasasti sebagai tanda bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pulau-pulau terluar itu j uga di j aga ketat oleh anggota TNI bersenjata lengkap.

Salah satu pulau itu adalah Pulau Berhala di Kabupaten Serdang-bedagai, Sumatera Utara. Kemarin, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro telah memasang prasasti di pulau tersebut. Menhan yang didampingi Pangdam I Bukit Barisan Brigjen TNI Leonardus JP Siegers, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Muda TNI Marsetio, dan Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Tono Suratman menyebutkan, prasasti yang dipasang di pulau terluar tersebut membuktikan pulau tersebut masuk dalam wilayah NKRI.

“Di Pulau Berhala tadi sudah saya tempatkan satu prasasti, sampai nanti hingga waktu ke depan, siapa pun yang datang ke Pulau Berhala ini, dia bisa melihat bahwa pulau ini milik Indonesia,” ujar Purnomo di Pulau Berhala, kemarin.

Menhan menambahkan, tidak hanya pemasangan prasasti, untuk menguatkan pulau-pulau terluar milik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga merencanakan akan membuat monumen pasukan operasi. Menurut Menhan, apa yang dilakukan TNI merupakan satu langkah maju untuk memberi tanda, kalau pulau-pulau terluar tersebut milik Indonesia. “Hingga sekarangjni.ada 12 pulau terluar yang sudah kita beri tanda prasasti. Tidak tertutup kemungkinan ke depan akan kita tambah lagi,” sebut Menhan.

Ke-12 pulau terluar yang sudah dipasang prasasti, yakni Pulau Rondo di ujung perairan Aceh; Pulau Berhala di perairan pantai timur Sumatera Utara; Pulau Nipah di depan Pulau Batam berbatasan dengan Singapura; serta Pulau Sekatundi laut China Selatan. Berikutnya di bawah laut China Selatan Pulau Dana, Rote, Batek di perairan Nusa Tenggara Timur-Australia. Kemudian di atas ada

Pulau Marore di Laut Sulawesi dan berbatasan dengan Filipina, Pulau Miangas dan Marampit di Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan Filipina serta Pulau Fanildo dan Pulau Beras di Bontang, Kalimantan Timur. “Sekarang konsentrasi yang kita lakukan menambah pulau-pulau terluar yang kita awasi, kita pantau dengan ketat di Laut China Selatan”.

Menhan menegaskan para prajurit yang bertugas di pulau-pulau terluar, seperti Pulau Berhala juga dilengkapi dengan persenjataan. Selama bertugas, mereka melakukan penjagaan, pemantauan pengawasan terhadap jalur kepulauan, pelayaran, nelayan dan kegiatan yang sifatnya ilegal. “Pasukan marinir yang kita tempatkan di pulau terluar melakukan pengawasan itu,” tandas Menhan.

Dalam kunjungan ke Pulau Berhala selama satu jam, selain memasang prasasti, Menhan juga meninjau posko penjagaan pasukan marinir, persenjataan dan memberi arahan kepada 34 prajurit mariniryang bertugas di Pulau Berhala. Kepada prajurit, Menhan mengatakan tentang pentingnya menjaga Pulau Berhala. Dia bilang, Pulau Berhala, posisinya sangat strategis sebab berada di Selat Malaka yang diawasi dunia internasional. “Kaban harus tetap memperhatikan kesehatan dan stamina. Sebab, kaban merupakan prajurit terdepan yang menjaga pulau ini. Karena itu, kalian semua dituntut waspada dari menit ke menit, jam ke jam dan hari ke hari,” tandas Menhan.

Menhan menambahkan, jika dilihat dari kasad mata publik, kelihatannya tugas prajurit di pulau terluar hanya menjaga sesuatu yang tidak pasti. Namun sebenarnya, tugas prajurit di pulau terluar sangatlahpenringaitinyamenjaga keutuhan NKRI.

“Karena itu, prajurit yang bertugas di pulau terluar harus siaga, kalau sampai terjadi sesuatu yang tak diinginkan, sudah siap. Kita harus jaga dan waspada betul terhadap wilayah kedaulatan RI. Kalian adalah pembela negara,”pesan Menhan.

Komandan Pleton (Danton) Satgas Pengamanan Pulau Berhala Letda Saiful Anan mengaku gembira dikunjungi Menhan dan rombongan. Menurut Saiful Anan, kunjungan tersebut memberi semangat dan motivasi bagi pra-juritmariniryangbertugasdi pulau terluar tersebut. Dia pun berjanji akan bertugas dengan semaksimal mungkin menjaga Pulau Berhala.

Kepada Menhan, Saiful Anan mengatakan, kendala yang dihadapi selama bertugas di Pulau Berhala adalah minim alat transportasi. Dia bilang hanya satu alat transportasi yang tersedia, yakni perahu karet. “Cuma ada satu perahu karet. Itulah yang kami gunakan untuk membeli segala kebutuhan di Serdang Bedagai de-nganlamanyajaraktempur2jam,” papar Saiful,

Pada bagian lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang sudah terbentuk akan me-ngelola perbatasan negara sejauh 3.302 km, serta 92 pulau kecil yang berbatasan dengan negara lain.

“BNPP memiliki tugas yang secara garis besar dijalankan oleh tiga deputi dan satu sekretariat, yakni deputi pengelolaan batas wilayah negara, deputi pengelolaan potensi kawasan perbatasan, dan deputi infrastruktur pengelolaan kawasan perbatasan,” ujar Pit Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri Sutrisno saat diwawancarai harian Seputar Indo-nesia, kemarin.

Sutrisnomenjelaskan.Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi selaku ketua BNPP kemungkinan akan me-launching BNPP pada bulan-bulan ini setelah pengisian struktur BNPP tuntas dilakukan. “Kalau di-launching bulan Juli bii, mungkin akan langsung bisa bekerja,” tandasnya.

MenurutSutrisno.BNPPinime-rupakan badan yang bekerja secara sinergis dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga di dalamnya.”LahirnyaBNPPini kan sesuai amanat Undang-Undang No 43/2008 tentang Batas Wilayah Negara. Bahkan khusus di pasal 14 UU tersebut diamanatkan pembentukan badan perbatasan di pusat dan daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Abdul Malik Haramain mengatakan, BNPP memiliki lingkup kerja yang sangat strategis karena berkaitan dengan batas negara dengan negara lain. BNPP bii, kata dia, harus bisa menjalankan tugas secara sinergis sehingga tidak seperti pengelolaan perbatasan yang dilakukan secara tercerai berai seperti sebelumnya.

“Ekspektasi atau harapan terkelolanya wilayah kedaulatan NKRI secara baik akan bertumpu pada kinerja BNPP ini. Jadi, saya sebagai anggota DPR sangat menunggu-nunggu gebrakan badan ini. Jangan sampai adem ayem sehingga keberadaannya percuma dan pemborosan,” tandas anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) ini. (mohammad sahlan)

Sumber : Harian Seputar Indonesia 05 Juli 2010,hal.16

Share/Bookmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *