browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

KAJIAN STRATEGIS : Kebijakan Pelarangan Cantrang

Posted by on 16 January 2018

529472

Akhmad Solihin:

Kebijakan Pelarangan Cantrang Tanpa Alasan Kuat dan Program yang Jelas? Habislah Sudah.

Dosen Hukum Laut, Departemen PSP, FPIK IPB

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa pertanggal 1 Januari 2018, penggunaan alat tangkap cantrang resmi dilarang.

  • Bagaimana pendapat Bapak terhadap kebijakan pelarangan cantrang yang resmi diterapkan tanggal 1 Januari 2018 tersebut?

Saya tidak berkompeten menjawab bahwa cantrang itu ramah lingkungan atau tidak, karena itu adalah ranah dari dosen-dosen dan ahli di bidang penangkapan. Saya melihat seperti ini,  pertama apakah pemerintah sudah menyiapkan strategi yang baik untuk masalah ini? Contohnya verifikasi untuk kepemilikan arat, namun untuk cantrang skala besar belum ada. Lantas, jika dilarang adakah solusi mengenai, apakah mereka memiliki solusi mengenai pengalihan kapal, pemberian alat tangkap yang sesuai sasaran, sesuai lokasi OPI? Karena program pertama pengalihan API gagal, karena tidak sesuai kondisi lapang. Lalu yang terpenting apakah nelayan memiliki solusi untuk nelayan yang hanya bisa mengoperasikan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik? Apakah ada pembinaan? Jika tidak, akan menyebabkan kegagalan total. Kita harus melihat kesana. Lalu, yang terpenting adalah kepemilikan kapal cantrang ini besar biayanya dan mereka masih terikat pinjaman sampai 5 – 10 milyar ke perbankan, apakah pemerintah punya catatan untuk menyelesaikannya? Jika tidak, mereka akan terjerat hutang piutang. Dan merugikan hajat hidup nelayan cantrang. Kesimpulannya, apakah pemerintah memiliki solusi yang cerdas karena tidak sedikit multiplayer effect yang ditimbulkan dari kebijakan pelarangan cantrang? Ini akan menjadi bahan politik di PILPRES 2019. Isu yang menarik. Politik boleh saja dan wajar jika, nelayan menarik perhatian ke parpol. Menurut saya sah-sah saja, daripada mereka anarkis. Jika KKP, menganggap ini politisasi ya tidak masalah, yang masalah jika KKP tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai “what’s next?” apa program lainnya? Kalau mereka tidak mampu menjawab, itu akan menjadi bahan serangan dari parpol lain. Jika mereka memiliki program yang jelas dan kuat, apapun bisa dijalani. Jika tidak? Maka habislah sudah.

  • Apa keuntungan dan kerugian diterapkan kebijakan tersebut?

Keuntungannya adalah untuk membuat dan mengolah perikanan yang berkelanjutan memang dibutuhkan tangan besi seperti Ibu Susi. Ibu Susi kan orangnya saklek, harus begini dan begitu. Mungkin memang bagus, karena tidak plin plan. Namun kelemahannya, apakah proses penetapakan kebijakan yang dilakukan sudah melalui kajian-kajian yang begitu komprehensif, sehingga solusinya harus komprehensif. Contohnya kebijakan ini dari tahun 2015, jadi kesannya seperti uji coba. Kebijakan itu tidak boleh diuji coba, tapi harus dicoba sebelum resmi diterapkan sebagai kebijakan. Sehingga, pemerintah punya solusi dimana kekurangannya. Jadi masalahnya jadi seperti cuci gudang, masalahnya apa diselesaikan namun menimbulkan masalah baru. Seharusnya itu terjadi. Zaman orde baru saja, kebijakan diterapkan secara bertahap. Lalu sekarang dilarang total, pertanyaannya apakah betul kebijakan ini bisa menjadi langkah yang tepat?

  • Siapa yang terkena dampak akan kebijakan tersebut?

Selain nelayan cantrang, banyak sekali yang akan terkena impact dari kebijakan tersebut. Menurut penelitian, kita bisa menggunakan teori multiplayer effect, ada yang berdampak untuk masyarakat luas dan masyarakat sekitar. Contohnya pengolah ikan, surimi misalnya. Lalu, BBM. Yang paling terasa imbasnya mungkin pengolah ikan, karena perikanan tangkap merupakan sektor hulu. Jika hulunya terganggu, maka pengolah ikan, dan lain-lain terganggu. Ibu-ibu pengolah ikan pernah bilang ke saya, “Pak, jika cantrang dilarang, kami tidak tahu kerja apa.” Apakah KKP berpikir kesitu? Ini besar dampaknya. Pedagang pemasar, penyedia bahan produksi (seperti BBM,air tawar, dan lain-lain) akan terkena dampaknya juga.

  • Bagaimana rekomendasi dan solusi terbaik untuk mengatasi kerugian dari kebijakan tersebut?

Solusi dari saya, seharusnya pemerintah mencoba untuk menahan diri untuk mengeluarkan kebijakan ini dengan cara mencari kajian akademisi yang betul sehingga mereka berpikir bahwa memang layak untuk menerapkan itu. Jadi tidak ada istilah ketika ada masalah baru diobati. Bukan seperti itu. Bagaimana dengan stok ikan yang tidak ditangkap? Bagaimanapunan  perikanan berkelanjutan bukan hanya mengenai sumberdayanya tapi juga mengenai nelayannya. Ikannya lestari, nelayan sejahtera, sosialnya tetap terpenuhi. Saran saya, lakukan kajian yang tepat dimana letak masalahnya, sasarannya tepat,  dan obatnya tepat. Bukan sakit mata tapi malah kaki yang diobatin. Hanya sepintas tapi intinya tidak diselesaikan. Menurut saya pemerintah belum melaksanakan itu. Hanya mengobati, belum mencegah.

  • Closing statement terkait kebijakan tersebut?

Pertama, coba berpikir ulang tentang penerapan kebijakan ini. Jika pelarangan tidak ada pemerataan, tapi pengelolaan ada pemerataan dan batasan.  Kedua, coba libatkan semua pihak terkait untuk ngomong dulu, jangan sampai yang terkait tidak setuju. Memang tidak memuaskan semua pihak, tapi coba untuk meminimalkan konflik.

Jurnalis                  : Nabila Dinantiar A

Videografer           : A. Choerul Anam

Terima kasih.
Departemen Pengembangan Keprofesian
Instagram : @himafarinipb
twitter: @himafarin_ipb
facebook: Himafarin IPB
id Line: @mhz7261u

#KABINETKOMPASMARITIM

#KAJIANSTRATEGIS

Share/Bookmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *