browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kementerian KKP Kabinet Jokowi-JK

Posted by on 14 September 2014

n

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA – Tim Transisi kini membahas opsi pembentukan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Maritim. Penambahan nama maritim untuk memperkuat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyukseskan visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membangun sektor kelautan.

“Saat ini memang ada opsi memperkuat Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Menko (Menteri Koordinator). Tapi jangan tambah Menko. Jadi Menko perekonomian plus maritim,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Maritim Rokhmin Dahuri dalam diskusi Dialog Maritim bertajuk ‘Arah dan Strategi Kelembagaan Maritim yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (ISLA-Unhas), di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (12/9).

Dahuri menjelaskan selain memperkuat visi-misi Jokowi-JK dengan menyelesaikan berbagai masalah pelik di bidang maritim mulai dari transportasi hingga pangan, tidak adanya penambahan Kemenko juga ingin terjadi perampingan di kabinet Jokowi-JK.

“Cuma opsi pertama itu KKP (Kementerian Kelautan Perikanan) diperkuat dengan nambah tupoksi baru. Jadi biotekbologi, pengelolaan migas di kelautan masuk KKP. Jadi direktorat ruang dan pesisir satu direktorat saja jadi direktorat kawasan terpadu. Yang lain ada industri kelautan terbarukan. Kita ingin perampingan, bukan di kementerian tapi di direktorat,” sambung Rokhmin.

Rokhmin membeberkan memang saat ini Jokowi-JK menjadikan maritim sebagai salah satu prioritas dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Sebab, Jokowi melihat banyak masalah kenegaraan timbul khusus di sektor ini mulai dari kemiskinan, infrastruktur hingga transportasi. “Jadi jangan kayak macan ompong seperti sekarang,” tambah dia.

Menurut dia, saat ini banyak di problem di kelautan karena sumberdaya manusia yang kurang unggul. Kecelakaan kapal laut, kemudian 640 ribu kapal yang mayoritas kurang modern dan kurang berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat. Diharapkan perkuatan kelembagaan akan menyelesaikan masalah kelautan saat ini.

“(Menteri) Kelautan Insya Allah profesional dan ahli. Kalau diserahkan bukan ahlinya tunggu kehancurannya,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua ISLA Unhas, Agus Ajar Bantung mengingatkan pentingnya reformasi struktur kelembagaan KKP demi suksesnya pembangunan maritim. Karena itu dia mengingatkan kepada Jokowi-JK untuk melakukan empat langkah dalam reformasi kelembagaan di KKP.

“Pertama membentuk dan memantapkan keberadaan Kementerian Maritim yang bertanggungjawab atas orientasi program pembangunan infrastruktur, tol laut, kegiatan bisnis, industri dan jasa maritim,” katanya.

Kedua, sambung Agus, membentuk lembaga Coast Guard (Koordinasi Keamanan Laut) yang kuat untuk memastikan kedaulatan negara atas wilayah laut. Ketiga, menguatkan posisi kewenangan lembaga yang telah ada, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumberdaya alam pesisir dan laut.

Sumber : www.jpnn.com

Share/Bookmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *