browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

KKP Terima 9 Master Plan Minapolitan

Posted by on 5 October 2010

KKP Terima 9 Master Plan Minapolitan


JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru menerima sembilan master plan pengembangan minapolitan dari 24 provinsi yang ditunjuk.

“Dari 24 provinsi, baru sembilan yang punya master plan,” kata Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP Sri Atmini di Jakarta, Kamis (30/9).

Master plan minapolitan penting agar kawasan minapolitan yang sudah ditetapkan KKP mendapat alokasi dana tahun 2010. Jika master plan belum diusulkan kabupaten di mana minapolian berada, daerah itu terancam gagal mendapat dana.

Menurut Sri Atmini, pihaknya terus berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah setempat agar mempercepat proses pengajuan masterplan.

Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya Syamsudin H Amin menambahkan, KKP sedang membuat semacam surat edaran yang kemungkinan akan ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, untuk mempercepat pembuatan master plan.

Pengembangan minapolitan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/MEN/2010.

Rencananya, pada 2011 Ditjen Perikanan Budidaya KKP menga-lokasi anggaran Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di 493 kabupaten/kota sebesar Rp 250 miliar termasuk di dalamnya kabu-patenAota lokasi minapolitan.

Alokasi PUMP untuk 24 lokasi Minapolitan percontohan adalah Rp 94,8 miliar, ditambah dukungan unit eselon 1 lingkup KKP sebesar Rp 44,8 miliar. Dengan demikian, total anggaran untuk 24 lokasi minapolitan percontohan pada 2011 adalah Rp 139.7 miliar.

KUR BNI

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, sentra-sentra minapolitan segera mendapat kucuran dana kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, sedikitnya Rp 70 miliar.

Penyaluran KUR tersebut menjadi bagian dari kerja sama BNI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna menggerakan pertumbuhan ekonomi di 6ektor kelautan dan perikanan.

“Minapolitan kami kategorikan bankable karena di sana terdapat pelaku usaha yang terkait satu sama lain di satu kawasan yang sama. Biasanya, mereka adalah perusahaan skala kecil berbentuk CV, yang menjalin mitra dengan nelayan,” kata Fadel (Investor Daily, Rabu (29/9).

Minapolitan merupakan model pengembangan sektor kelautan dan perikanan versi KKP dengan fokus pada komoditas tertentu di satu kawasan yang sama Di kawasan itu disediakan usaha hulu (produksi) serta hilir (pengolahan) atas komoditas tertentu, yang satu dan lainnya terkait

Penyatuan usaha hulu dan hilir di kawasan yang sama bertujuan menekan biaya produksi. Biayaproduksi yang murah bisa membuat harga komoditas kawasan itu kompetitif dengan produk sejenis negara lain, jika berorientasi ekspor. Pelaku usaha minapolitan adalah perusahaan skala kecil dengan badan usaha berbentuk CV, ada juga PT, serta nelayan- nelayan kawasan. Nelayan kawasan itu biasanya menjalin kerja sama dengan CV dalam pola inti-plasma. Perusahaanskala kecil itu bisa bergerak di sektor hulu atau sektor hilir dengan membangun pabrik pengolahan.

Komoditas andalan minapolitan antara lain ikan bandeng, ikan lele, kerapu, udang, rumput laut, dan perikanan tangkap. Minapolitan yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 33 lokasi, 24 berbasis perikanan budidaya, dan 9 berbasis perikanan tangkap. Qjr)

Sumber : Investor Daily 02 Oktober 2010,hal. 7
Share/Bookmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *