browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

RUBRIK MAHASISWA : Cantrang Resmi Dilarang

Posted by on 6 January 2018

521092

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa pertanggal 1 Januari 2018, penggunaan alat tangkap cantrang resmi dilarang.  Meski menuai pro dan kontra, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti ngotot memberlakukan PERMEN KP RI No. 2/MEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di WPP Indonesia.

            Pelarangan cantrang yang dilakukan oleh pemerintah diperbolehkan, tetapi harus diingat bahwa pelarangan ini tidak boleh merugikan berbagai pihak yang bersangkutan. Pelarangan harus melihat berbagai aspek yang melingkupinya, baik aspek ekonomi, aspek sosial,aspek budaya, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar tak ada pihak yang dirugikan atau setidaknya mampu meminimalisir kerugian yang akan disebabkan. Kita semua setuju, bahwa peraturan perlu ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan instansi terkait  di negara ini. Tapi apakah benar bahwa kebijakan itu mampu memuaskan semua pihak? Tidak hanya menguntungkan satu pihak saja?

            Mengenai pelarangan cantrang yang akan dipastikan berlaku pertanggal 1 Januari 2018, apakah pemerintah sudah memiliki solusi terbaik, khususnya untuk nelayan cantrang sendiri? Apakah solusi tersebut bisa diterima oleh berbagai pihak yang terikat di dalamnya?

            Menurut saya, jika pemerintah memang sudah menyiapkan solusi terbaik dan saling menguntungkan antar pihak, silahkan saja diterapkan kebijakan tersebut. Dan yang harus selalu pemerintah perhatikan bahwa kebijakan ini bukan hanya menimbulkan efek sehari dua hari, maka solusinya bukan sehari dan dua hari pula, tapi untuk seterusnya untuk keberlanjutan kedepannya. Jika pemerintah melarang tapi tidak ada solusi yang baik saya tidak setuju, karena menurut saya nelayan dan keluarganya butuh makan bukan untuk satu dua hari saja, tetapi seterusnya selama mereka masih hidup.

            Pemerintah harus mengingat bahwa setiap amanah, tugas dan tujuan dengan adanya pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Jika dengan adanya keputusan tersebut masyarakat masih merasa dirugikan, berarti amanah, tugas dan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarat otomatis gagal. Tapi, jika keputusan tersebut memberikan solusi yang baik dan saling mensejahterakan satu sama lain, kita harus mendukungnya.

Jurnalis:Nabila D A

 

Terima kasih.
Departemen Pengembangan Keprofesian
Instagram : @himafarinipb
twitter: @himafarin_ipb
facebook: Himafarin IPB
id Line: @mhz7261u

#KABINETKOMPASMARITIM

#FISHERSNEWS

Share/Bookmark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *